INDEK.ID – Infrastruktur merupakan tulang punggung peradaban suatu bangsa. Pembangunan infrastruktur sangat penting terutama bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis yang unik. Untuk itu pemerintah terus mengupayakan peningkatan hubungan dan pemerataan antardaerah, dengan mengutamakan pembangunan daerah dan desa.
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas politik pemerintah di tahun 2023 mendatang: Peningkatan produktivitas dengan visi transformasi perekonomian Indonesia.
Made Arya Wijaya, staf berpengalaman Menteri Keuangan yang bertanggung jawab atas belanja negara, menjelaskan bahwa pada tahun 2023 pemerintah memiliki dua prioritas infrastruktur. Pertama, mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas nasional. Kedua, mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru, termasuk ibu kota negara Indonesia (IKN).
“Untuk kawasan inti pemerintah pusat merupakan tanah pemerintah yang dibangun APBN. Namun di kawasan pendukung, investor atau pihak lain ditawarkan untuk ikut serta dalam pembangunan IKN,” jelas Made.
Salah satu instansi yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tahun 2023, Kementerian PUPR memiliki anggaran sebesar Rp125,18 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dari pagu anggaran 2022 sebesar Rp116,37 triliun.
Namun, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pelaksanaan program investasi infrastruktur PUPR 2023 akan fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan, khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN), dalam satu semester. I Tahun 2024 atau sebelum berakhirnya amanat pemerintahan Indonesia berikutnya.
“Sesuai instruksi Presiden, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan infrastruktur primer dan infrastruktur inti atau konektivitas dapat diselesaikan pada tahun 2023 atau paling lambat semester pertama tahun 2024,” ujar Basuki.
Baca Juga: Kerek Ekonomi Sulsel, Kememperin Membentuk SDM Berkualitas untuk Rekayasa Industri Agro
Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun infrastruktur di empat bidang utama, yakni sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan. Di bidang sumber daya air, salah satu yang terpenting adalah pembangunan bendungan yang mendukung kebutuhan pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.
Selain itu, Kementerian PUPR terus mengoptimalkan infrastruktur yang dibangun dengan metode OPOR. Kami berharap infrastruktur yang dibangun PUPR benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Selain pendekatan OPOR, pada tahun 2023 Kementerian PUPR juga akan fokus pada alokasi anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan program padat karya dengan alokasi anggaran sumber daya air, jalan dan jembatan, prasarana permukiman dan perumahan.
Fase ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja secara besar-besaran dan membantu menjaga daya beli masyarakat.
Di sisi lain, Basuki mengatakan, ke depan tantangan pembangunan infrastruktur akan semakin besar, terutama kebutuhan pembiayaan yang tumbuh dari tahun ke tahun. Karena itu, Basuki berharap bisa melakukan terobosan sumber pembiayaan baru.
Dia menganggap penerbitan Sukuk pemerintah untuk membiayai infrastruktur dan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur sebagai skema kemitraan pemerintah-ke-bisnis (PPP).
“Kami akan terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui sinergi dengan berbagai instrumen keuangan lainnya, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berlangsung secara berkelanjutan,” ujar Basuki.
